Siap Turun Ke Jalan: Ketua FPII Tulang Bawang Meminta BPK RI Kaji Ulang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD Tuba Tahun 2018 – 2019
Lintas Tulangbawang : Anggaran Pembayaran Publikasi (Advetorial), Serta dana kemitraan berlangganan koran disekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari tahun 2018 – 2019 hingga kini belum selesai dibayar lunas kepada para pemilik perusaan berbadan PT.
Hal ini paparkan oleh Junaidi Amrin” Ketua Koordinator Wilayah (Koorwil) Tulang bawang Forum Pers Independet Indonesia (FPII) yang akan segera melakukan musyawarah kepada seluruh rekan media yang ada diruang lingkup hukum tulang bawang agar cepat menentukan sikap tentang prihal para oknum ASN yang diduga telah menyalah gunakan fungsi jabatannya terhadap penggunaan keuangan negara.
Menurut ‘Junaidi Amrin, selaku Ketua FPII Tuba, dirinya Mengumpulkan Semua Media yang Mempunyai Urusan Kemitraan di Sekretariat DPRD Tulang bawang guna untuk Melakukan Orasi (DEMO) di kantor DPRD Setempat, agar Sekretaris Dewan (Sekwan) dapat cepat tanggap serta bertangungjawab dalam penggunaan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Tulang bawang.
‘Lanjutnya, hal ini dinilai pihak Sekretariat DPRD kabupaten tulang bawang terkesan menghindari para rekan media, untuk ditemui serta kuat dugaan tidak adanya keperdulian pemerintah daerah kabupaten tulang bawang khususnya bupati terhadap para oknum ASN Sekretariat DPRD Tuba, yang disinyalir mangkir dari tugas pungsi pada saat jam kerja.
Ucap Ketua FPII Tulang bawang ‘Pembiaran tanpa tindakan tegas dari Seorang Bupati Tulang Bawang terhadap bawahannya dalam menjalankan tugas pungsi sebagai Pejabat Publik dinilai tidak sesuai dengan Standar Bergerak Melayani Warga (BMW). “Junaidi AR, berharap kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI serta BPK Provinsi untuk dapat mengevaluasi penggunaan keuangan tahun 2018 – 2019, khususnya disekretariat DPRD Tuba, yang diduga syarat dengan Laporan Palsu oleh para oknum ASN Sekretariat DPRD.
Ditempat terpisah ungkapan berbagai sumber media, mengeluhkan perihal sama terhadap pelayanan oknum ASN sekretariat DPRD Tuba, yang terkesan menghindar untuk ditemui wartawan, keluhan pertanggungjawaban terhadap Prusahan Pt, tempat mereka bekerja yang sampai saat ini pertanggungjawabannya belum terselesaikan sangat berdampak buruk bagi prusahaan tempat mereka bekerja.
Hingga Sampai berita ini diterbitkan belum ada satupun Pejabat ASN disekretariat DPRD Tuba, dapat ditemui untuk memberikan komentar dan tanggapan penggunaan dana publik ‘tutupnya. (Bandarudin).
Sumber Koorwil FPII Tulangbawang.
