Dirjen Bina Keuda Ingatkan Pemda-DPRD Perlu Sinergi, Kompak, Solid, Bahas dan Tetapkan APBD

PALANGKARAYA – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD agar kompak, solid, dan harmonis dalam membahas serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah itu perlu dilakukan baik untuk pembahasan dan penetapan APBD murni maupun perubahan.

Demikian disampaikan Fatoni pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Membedah APBD yang Efektif, Efisien, Akuntabel, untuk Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah di Kota Palangkaraya, Jumat (5/8/2022).

Hadir sebagai peserta pada kegiatan FGD tersebut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Bappedalitbang, Kepala BPKAD, Auditor Ahli Utama, Kepala OPD Provinsi, dan Panitia Anggaran DPRD Provinsi.

Selain itu, FGD ini juga dihadiri jajaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Acara tersebut juga dihadiri Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Pimpinan DPRD, dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Pada kesempatan tersebut Fatoni menyampaikan, Pemda bersama-sama dengan DPRD harus bisa menetapkan APBD tepat waktu setiap tahun. “Pemerintah Daerah harus kompak dan solid membahas dan menetapkan APBD, baik APBD Murni maupun APBD Perubahan,” pesan Fatoni.

Fatoni mengingatkan pentingnya APBD agar dapat disepakati bersama. Sebab, jika APBD ditetapkan tetapi tidak tepat waktu, akan menimbulkan kerugian baik dari sisi Pemda, DPRD, dan masyarakat.

“Kalau APBD tidak bisa disepakati bersama atau terlambat penetapannya, ibarat penyakit komplikasi, dampaknya bisa kemana-mana. Pembangunan terlambat, pelayanan publik terhambat, serapan anggaran juga lambat, penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga tidak jalan,” tambahnya.

Di lain sisi, kata dia, salah satu syarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) adalah penetapan APBD tepat waktu. Jika penetapan tersebut tidak berjalan sebagaimana waktu yang direncanakan, maka daerah tidak bisa mendapatkan DID.

Fatoni menambahkan, sinergisitas Pemda dan DPRD menjadi kunci dalam menetapkan APBD yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Kalau (Pemda dan DPRD) kompak dan solid dalam membahas (penyusunan APBD), APBD pasti (dapat ditetapkan) tepat waktu,” pungkas Fatoni.

Sebagai informasi, pada FGD ini juga diundang beberapa narasumber lainnya seperti Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti, Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK-RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniawan, serta Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu Agung Widiadi.

Selain itu, narasumber lainnya yakni Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda Kemendagri M. Valiandra, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Ari Setiono. (*)