Ketidak tegasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) memunculkan pandangan publik bahwa regulasi atau peraturan pemerintah tidak dapat diterapkan oleh instansi vertikal tersebut.
“HGU Nomor 22 tersebut telah terlantar puluhan tahun dan berindikasi merugikan negara bahkan merugikan masyarakat setempat. Ketidak tegasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) memunculkan pandangan publik bahwa regulasi atau peraturan pemerintah tidak dapat diterapkan oleh instansi vertikal tersebut” terang Agustinus.
Lebih lanjut Agustinus mengatakan bahwa sejak diterbitkannya sertipikat HGU nomor 22 PT. Citra Lamtoro Gung Persada (CLP) tidak memberikan kontribusi kepada negara maupun masyarakat sekitarnya. Tidak ada pajak usaha yang masuk ke kas negara, tidak ada penyerapan tenaga kerja, tidak ada penyaluran CSR dan yang terparah masyarakat pemilik tanah telah dirugikan karena sebagian besar belum diberikan pembayaran gantirugi tanah.
Yang lebih miris lagi adanya klaim tanah secara paksa oleh oknum perusahaan.
“sejak diterbitkannya sertipikat HGU nomor 22 PT. Citra Lamtoro Gung Persada (CLP) tidak memberikan kontribusi kepada negara maupun masyarakat sekitarnya. Tidak ada pajak usaha yang masuk ke kas negara, tidak ada penyerapan tenaga kerja, tidak ada penyaluran CSR dan yang terparah masyarakat pemilik tanah telah dirugikan karena sebagian besar belum diberikan pembayaran gantirugi tanah. Yang lebih miris lagi adanya klaim tanah secara paksa oleh oknum perusahaan, anehnya keberadaan dan aktivitas PT. Citra Lamtoro Gung Persada sudah tidak operasional” kata Agustinus.
Melalui Staf Presiden Deputi V, Agustinus telah menyampaikan permasalahan HGU PT. CLP dan meminta Presiden RI Ir. H. Joko Widodo segera membatalkan HGU tersebut dan memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN bertindak cepat.
“tahun 2013 peringatan 1 sampai 3 sudah dilayangkan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung bahwa lahan PT. CLP terlantar dan peringatan tidak ditanggapi oleh perusahaan. Menunggu apalagi, kan aturan atau regulasinya sudah jelas yaitu pembatalan HGU. Ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 7 tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU.
Kalau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tidak sanggup maka saya langsung meminta kepada Presiden RI untuk membatalkan HGU tersebut dan saya yakin secepatnya dapat terealisasi. Saya juga telah berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk dapat diagendakan RDPU dengan Menteri ATR/Kepala BPN” ucap Agustinus.
Rilis:Tim/Red.
Editing:JN.
