Pimpin General Debate di IPU, Puan Bicara Soal Pemerataan Vaksin Hingga Transparansi DPR

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sesi debat umum dalam Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol. Sejumlah isu dibahas oleh Puan, seperti pemerataan vaksin Covid-19 hingga peran parlemen dalam penanganan pandemi.

Puan memimpin sesi kedua general debate yang bertajuk ‘Contemporary challenges to democracy: Overcoming division and building community’ yang digelar di IFEMA Palacio Municipal, Madrid, Sabtu (27/11/2021). Sebelum Puan, general debate dipimpin oleh tuan rumah, President Congress of Deputies (Parlemen) Spanyol Mrs. Meritxell Batet.

Sebanyak 122 dengan 45 pimpinan parlemen hadir dalam forum organisasi parlemen dunia tersebut. Banyak negara menganggap bahwa isu ini relevan terutama pada masa pandemi, dan parlemen harus berperan dalam menjaga demokrasi.

“Hampir dua tahun pandemi Covid-19, kita terus menghadapi krisis kesehatan dan sosial ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puluhan juta orang berisiko jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem,” kata Puan yang berbicara dengan Bahasa Inggris di hadapan forum.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menambahkan, jumlah orang kurang gizi diprediksi akan meroket lebih dari 800 juta orang tahun depan. Meski begitu, kata Puan, vaksin Covid-19 saat ini masih belum merata.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan saat ini dunia tengah dihadapkan pada potensi krisis pemanasan global. Menurutnya, semua negara perlu meningkatkan komitmen dalam mitigasi dan adaptasi untuk menghindari bencana iklim.

“Pada saat yang sama, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memberikan pembiayaan perubahan iklim,” tutur Puan.

Beberapa isu yang dibahas lainnya adalah mengenai krisis kemanusiaan dan ancaman keamanan akibat pandemi Covid-19. Mulai dari tantangan politik, ekonomi dan sosial.

“Krisis kemanusiaan akibat konflik terjadi di berbagai belahan dunia. Ketahanan demokrasi juga diperebutkan di mana Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi,” sebut Puan.

“Penundaan pemilu telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak,” tambahnya.

Di saat yang sama, kata Puan, berkembang banyaknya berita-berita bohong yang meningkatkan polarisasi. Hal tersebut dinilai dipicu oleh bertambahnya ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

“Tantangan-tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi. Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” terang Puan.

“Memperkuat demokrasi berarti demokrasi harus menjadi bagian dari penyelesaian masalah, seperti berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan,” sambung mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan menilai diperlukan pemerintahan yang baik selama krisis Covid-19. Tentu saja dalam hal ini termasuk peran parlemen yang tetap harus memberikan kinerja terbaik dalam mengakomodasi aspirasi rakyat serta memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda meski banyak tantangannya.

“Parliament must be at the heart of the efforts to strengthen democracy. Parlemen harus tetap menjadi pusat upaya untuk memelihara masyarakat yang demokratis, inklusif, dan sejahtera. Parlemen harus mampu menopang goncangan dunia kita yang terus berubah,” tegas Puan.

Meski dalam masa krisis, parlemen disebut harus terus menjalankan fungsinya termasuk melakukan check and balance untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan darurat di masa pandemi Covid-19 dan menjamin hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan berekspresi. Puan mengatakan, peran parlemen di masa krisis bahkan lebih signifikan dari sebelumnya.

“Parlemen harus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga publik agar keputusan lembaga publik dapat diterima rakyat,” ungkapnya.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu kemudian berbicara upaya DPR dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Puan menegaskan, DPR RI melakukan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam bekerja.

“Kami merangkul partisipasi publik dalam pekerjaan DPR. Beberapa inisiatif telah dilakukan seperti sistem layanan informasi publik online sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” paparnya.

Puan menjelaskan, semua pertemuan atau sidang-sidang di DPR harus terbuka dan transparan, kecuali ada pertimbangan khusus. DPR RI disebut telah menyatakan komitmen terhadap keterbukaan parlemen dan memutuskan untuk memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) tentang Keterbukaan Parlemen.

“Tidak ada solusi sederhana untuk setiap tantangan demokrasi. Jalan ke depan di dunia pascapandemi tidak akan mudah. Melalui tanggung jawab bersama dan solidaritas global, saya yakin kita bisa pulih dengan lebih baik,” kata Puan.

“Mari bekerja sama, tidak hanya untuk mengalahkan pandemi, tetapi juga untuk tumbuh lebih kuat dan membangun dunia yang lebih setara di era pasca Covid-19,” pungkasnya.(**)