Foto Istimewa :Ketua AL-PBD Lampung,”Junaidi Darmawi,AR Setelah Sambangi Kantor Dinas PPKB Tubaba Pada Rabu 11 November 2026.
Lintas Tubaba_Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah (AL-PBD) Lampung pertanyakan anggaran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) kabupaten Tulangbawang Barat, yang mana anggaran pantastis ini mencapai Rp.7,4 miliar diduga terindikasi tidak tepat sasaran dan menimbulkan pertanyaan besar dari tim Investigasi (AL-PBD) Lampung.
Dalam anggaran dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) Tulangbawang Barat tahun 2025, mendapat alokasi pagu anggaran yang bersumber dari APBD murni sebesar Rp.7,7 miliar lebih, setelah perubahan pagu berubah menjadi sebesar Rp.7,4 miliar;
Berdasarkan nomor :201/KONFIRMASI-AL-PBD/LPG/XI/2026. Yang di tujukan kepada kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) Tubaba meminta jawaban atas poin yang di konfirmasikan terhadapnya (Kadis) atas realisasi anggaran yang telah di laksanakan pada tahun anggaran 2025 serta meningkatkan sosial kontrol terhadap penyelenggaraan Negara Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku,terkhusus Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari APBD murni maupun Perubahan APBD-P tahun anggaran 2025.
“Saat di mintai keterangan oleh tim Investigasi AL-PBD Lampung kepada Ketua (AL-PBD),”Junaidi Darmawi, AR setelah menyambangi kantor dinas (DPPKB) Tubaba, rabu 11 november 2025, yang mana ia tidak bertemu dengan kepala dinas (YA) lantaran staf dinas mengatakan kadis bersama kepala bidangnya tidak ada di tempat meskipun kendaraan kadis ada didalam garasi dan mobil dinas sekertaris serta kepala bidangnya masih parkir di kantor setempat.
Junaidi Darmawi mengatakan, saya minta kepala dinas PPKB Tubaba (YA) dapat respon cepat atas permintaan konfirmasi dari AL-PBD lampung terkait pelaksanaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.7,4 miliar lebih. Karena kita melakukan konfirmasi berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11, kami selaku warga Negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten Tulangbawang Barat melalui lembaga (AL-PBD) akan menggali Informasi yang sebenarnya.
Karena anggaran diatas kami duga terindikasi Mark’Up dan Fiktif tidak berdasarkan,PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 141, dan Pasal 147.UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3).
>Permendagri No 3 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi di lingkungan Kemendagri & Pemda (kabupaten/kota).
>Intruksi Gubernur Lampung No 1 tahun 2025, tanggal 31 januari 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.
>Dan surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor: S-37/MK.02/2025. Tentang Efisiensi belanja Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran APBN tahun 2025. Intruksi Presiden RI No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
>Intruksi Gubernur Lampung No 1 tahun 2025, tanggal 31 januari 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.
>Prepres No 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Prepres No 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
>Peraturan lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan (LKPP) No 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
>Peraturan Bupati Tulangbawang Barat No 89 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan perjanjian kinerja, rencana Aksi, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.
>UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
ANALISIS YANG MENJADI PERTANYAAN;
Anggaran yang di peruntukan pengendalian penduduk sebesar Rp.217 juta lebih UNTUK KEGIATAN YAITU;
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem Informasi keluarga senilai Rp.30 juta lebih sumber dana dak non fisik (BOKKB-BOKB).
Pencatatan dan pengumpulan data Keluarga senilai Rp.61.800.000,-sumber dana dak non fisik (BOKKB-BOKB).
Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB. Sumber dana dak non fisik (BOKKB-BOKB) senilai Rp.54 juta lebih.Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangga kencana di sektor lain sumber dana alokasi umum (DAU) senilai Rp.72 juta lebih.
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PAGU ANGGARAN SEBESAR =2.6 miliar UNTUK KEGIATAN;
Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal senilai Rp.1.1 miliar lebih.
Pengendalian program (KKBPK) nilai pagu anggaran Rp.119 juta lebih sumber dana alokasi umum (DAU). Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana sebelum perubahan APBD nilai pagu sebesar Rp.4.7 miliar sumber dana dak non fisik (BOKKB-BOKB) yang di transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah kabupaten Tulangbawang Barat melalui Rekening dinas PPKB Tubaba pada januari tahun 2025 tegas Junaidi.
Ia menambahkan, Sedangkan didalam pergeseran perubahan APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp766 juta lebih.
Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa Cetak, dan Elektronik serta media luar ruangan (Baleho/Nanner) senilai Rp.43 juta lebih sumber dana dak non fisik (BOKKB-BOKB).
Yang ingin kami ketahui dari kadis PPKB Tubaba, apa nama media massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruangan yang telah menerbitkan kegiatan program ini jumlah medianya berapa, karena seingat kami dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB) tidak pernah mengadakan publikasi ke media massa sehubungan telah disatu pintukan di (DINAS KOMINFO) Tubaba itupun hanya segelintir media yang mendapat publikasi dari (DINAS KOMINFO) Tubaba tahun anggaran 2025.
Halini kami duga bertentangan dengan surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor: S-37/MK.02/2025. Tentang Efisiensi Belanja Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran APBN tahun 2025.Sesuai Intruksi Presiden RI No 1 tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Dan Intruksi Gubernur Lampung No 1 tahun 2025, tanggal 31 januari 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 kami minta jawaban atas pertanyaan media di atas dalam bentuk Dokumentasi ?…………..
Kami minta kepada kadis PPKB Tubaba dapat memberikan jawaban sesuai regulasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan dan da Per undang-undang yang berlaku, tidak ada tanggapan maka Kami AL-PBD akan melanjutkan pemberkasan kepada (APH) ucap, Junaidi Darmawi AR di lokasi dinas setempat.
Sampai berita ini di tayangkan belum satupun pihak dinas terkait dapat di hubungi, simak edisi lanjutan ?……
Sumber :Tim AL-PBD Lampung.
