Foto Istimewa : Tim Investigasi AL-PBD setelah serahkan surat kepada staf Dua Puskesmas, terkait Anggaran Dua Puskesmas di Tulangbawang yang jadi Sorotan AL-PBD Lampung.
Lintas Tulangbawang_ Ketua Aliansi Lembaga Pers Bangun Daerah, Junaidi Darmawi, AR, mempertanyakan penggunaan anggaran kesehatan di dua Puskesmas di kabupaten Tulangbawang tahun anggaran 2025, dengan total nilai hampir Rp 2,7 miliar.
Dari dua Puskesmas ini adalah, Puskesmas Gedung Aji pagu anggarannya sebesar Rp. 1,4 miliar, dan Puskesmas Boga Tama, Kecamatan Penawar Tama, dengan anggaran Rp 1 miliar lebih
Menurut Junaidi. Pertanyaan terkait Puskesmas Gedung Aji telah disampaikan melalui surat konfirmasi atau investigasi tertulis, yang telah diterima pihak Puskesmas pada 4 november 2026. hingga rilis ini diterbitkan, surat tersebut belum mendapat balasan maupun tanggapan resmi dari Kepala Puskesmas berinisial (N).
Menurut Junaidi, sikap diam tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika anggaran telah digunakan sesuai aturan, pihak Puskesmas seharusnya dapat menjelaskan secara terbuka.
“Surat kami sudah diterima secara resmi. Tanda terimanya ada. Namun hingga hari ini, tidak ada satu pun penjelasan yang disampaikan,” ujar Junaidi, kamis 12 November 2026.
Berdasarkan penelusuran awal Aliansi, kuat dugaan anggaran Rp 1,4 miliar tersebut tidak tepat sasaran dan melanggar aturan Kementerian Kesehatan. Aliansi menemukan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak masuk akal dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku.
Sorotan Aliansi tidak berhenti di Gedung Aji saja. Melainkan Puskesmas Boga Tama di Kecamatan Penawar Tama juga ikut dipertanyakan.
Terkait pelaksanaan anggaran APBN/APBD tahun anggaran 2025, Puskesmas Boga Tama yang saat ini dinahkodai oleh Kepala Puskesmas berinisial (ST), mengelola anggaran sebesar Rp 1miliar lebih.
Anggaran sebesar itu, menurut Junaidi, wajib dijelaskan secara terbuka kepada publik. Apa saja digunakan dari anggaran itu, dan apakah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pelayanan kesehatan.
“Rp 1 miliar lebih itu bukan angka kecil. Itu uang negara untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Jangan sampai uang sebesar itu hanya rapi di laporan, tetapi tidak terasa manfaatnya di lapangan,” kata Junaidi.
Junaidi menegaskan, kritik ini bukan ditujukan kepada institusi Puskesmas sebagai pelayan kesehatan, melainkan kepada dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di dalamnya. Ia menilai, anggaran kesehatan adalah uang Negara yang bersumber dari rakyat dan seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
“Anggaran itu adalah uang negara untuk masyarakat miskin. Bukan untuk kepentingan oknum, dan bukan untuk poya-poya. Puskesmas itu tempat rakyat berobat, bukan tempat untuk mencari keuntungan,” tegas Junaidi.
Junaidi menegaskan, dugaan tersebut tidak disampaikan tanpa dasar hukum. Dan Jika dugaan tidak tepat sasaran itu praduga tak bersalah, namun jika benar terbukti, maka ada sejumlah ketentuan yang diduga dilanggar, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.Pasal 6 ayat (1) menyatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 7 ayat (1) menyatakan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan. Pasal 23 ayat (1) menyatakan, penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, dan berkeadilan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 41 ayat (1) menyatakan, setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pasal 42 ayat (2) menyatakan, Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan, pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah kabupaten atau kota secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan laporan tersebut paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (1) menyatakan, Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Pasal 3 ayat (2) menyatakan, alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-kurangnya 60 persen dari penerimaan Dana Kapitasi. Artinya, dana kapitasi tidak boleh dipakai di luar dua peruntukan tersebut.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) menyatakan, Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal 2 ayat (1) menyatakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana. Pasal 3 menyatakan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.
Ketua Aliansi menegaskan, penyebutan pasal-pasal tersebut bukan sebagai vonis. Penyebutan itu adalah sebagai dasar untuk meminta audit dan pembuktian secara hukum, agar dugaan tersebut diuji secara terbuka.
Tidak berhenti pada kritik itu saja, Ketua Aliansi AL-PBD Junaidi Darmawi, AR, meminta kepada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang agar dapat mengaudit ulang anggaran yang ada di dua Puskesmas tersebut.
Menurutnya, audit ulang adalah satu-satunya jalan untuk memastikan apakah anggaran Rp 2,7 miliar tersebut benar-benar digunakan sesuai aturan Kemenkes, atau justru menyimpang.
“Kami meminta Inspektorat turun dan audit ulang. Jangan hanya percaya laporan di atas kertas. Datang ke lapangan, cek fisiknya, cek dokumennya, cek manfaatnya untuk masyarakat,” ujar Junaidi.
Selain itu, Junaidi juga menegaskan akan menindaklanjuti dugaan-dugaan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Ia akan berkoordinasi untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk pelaporan ke Kejaksaan Negeri Menggala.
“Saya tidak akan main-main. Saya akan bertindak tegas sampai dugaan-dugaan ini menjadi trending di Aparat Penegak Hukum. Uang rakyat tidak boleh disepelekan,” tegasnya.Junaidi menambahkan, Aliansi akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum. Jika surat investigasi dan pemberitaan ini tetap tidak mendapat hak jawab resmi, Aliansi akan mempublikasikan seluruh temuan mengenai kegunaan anggaran yang diduga disalahgunakan dan diduga melanggar aturan serta ketentuan Kementerian Kesehatan.
“Kami akan menulis semua temuan itu pada berita berikutnya. Kami memiliki data dan temuan yang akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkas Junaidi. Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada Kepala Puskesmas Gedung Aji berinisial N., Kepala Puskesmas Boga Tama berinisial ST., Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Tim).
